masukkan script iklan disini
PEMAKAIAN APARATUR DESA DEMI PILPRES BUKAN CARA CERDAS TAPI PILIHAN KARENA KEPANIKAN
Jika ada yang berbicara, kalau ada yang masih nyinyir terkait pencalonan anak muda yang akan maju sebagai cawapres adalah bagian kepanikan. Bisa justru orang itu sendiri yang panik karena semua fakta dan bukti kecurangan itu dibuka selebar-lebarnya ke depan publik. Justru malah orang itu yang panik karena niat tidak baik berkuasa memakai alat negara di suarakan keras.
Karena benar saja, kekhawatiran publik setelah sebelumnya ada lembaga tinggi negara sudah di pergunakan dan manfaatkan untuk memuluskan langkah salah satu ponakan agar bisa maju pada pilpres mendatang. Kini justru kekhawatiran itu benar lagi adanya. Aparatur negara yang tergabung dalam APDESI, sudah dimanfaatkan untuk mendukung salah satu Paslon.
Padahal didalam keanggotaan APDESI itu terdapat pejabat dasa yang masih aktif dan bekerja di masyarakat. Apalagi acara yang digelar di gelora bung Karno pada hari Minggu, 19 November 2023 itu juga dihadiri oleh perwakilan tim pemenangan salah satu Paslon, sesuatu yang jelas sangat melanggar aturan. Padahal dalam aturan pejabat aktif tidak boleh terlibat politik praktis.
Karena di dalam Pasal 280 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa dilarang menjadi pelaksana/tim kampanye paslon capres-cawapres. Jelas bawaslu harus tegas memutuskan peristiwa dan masalah serius ini. Jangan hanya berani keras pada Paslon lain tapi lembek pada Paslon tertentu.
Apalagi sekarang sering muncul narasi jika ada kritik dan sindiran pada paslon itu, mereka menganggap paslon lain takut kalah. Padahal di lapangan sangat jelas pelanggaran yang mereka buat dan jelas ada aturan yang dilanggar. Penyelenggara pemilu seperti Bawaslu, panwaslu atau bahkan KPU sendiri wajib memberikan teguran keras atas tindakan ini, agar kepercayaan publik juga bisa baik.
Seperti yang diungkapkan salah satu cawapres, jika dalam sepakbola ada pengadil lapangan yang berlaku tidak adil, maka jangan salahkan ada pendukung yang tidak terima dan turun ke lapangan. Meski kita tidak mendukung aksi kekerasan apapun alasannya, tetapi sebagai masyarakat kita juga berharap penyelenggara pemilu bisa adil dan tegas tidak pandang bulu. Karena ini bukan hanya cerita soal kekuasaan, tapi soal masa depan Indonesia.(Septian Raharjo )
